JAKARTA, KOMPAS.com - Mandeknya waktu pengesahan anggaran 2013 membuat situasi eksekutif dan legislatif Provinsi DKI Jakarta makin meruncing. Kali ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang DPRD untuk menggelar rapat pembahasan anggaran secara terbuka, khususnya untuk pers.
"Terserah. Kalau misalnya masih minta dibahas lagi, berarti DPRD mau menghambat. Kalau masih belum jelas, bilang saya tantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarin TV langsung," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan anggaran DKI untuk tahun depan masih buntu. Hal itu membuat rencana pengesahan terus tertunda, padahal tahun 2012 hampir mencapai akhirnya. Ketegangan memuncak saat rapat pembahasan di Gedung DPRD kemarin, sejumlah anggota dewan memutuskan untuk walk out dengan alasan kecewa pada segelintir anggota lainnya yang dinilai menghambat waktu pengesahan dengan cara melemparkan pertanyaan yang terus diulang di setiap rapat.
Rencananya, hari ini Gubernur DKI Joko Widodo akan menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Ketua DPRD Jakarta Ferrial Sofyan. Akan tetapi rencana itu terancam tertunda lantaran suara legislatif masih terpecah.
"Sebagai tuan rumah, DPRD nggak mau terbuka kan? Coba lain kali pers yang minta supaya rapatnya digelar terbuka," kata Basuki Tjahaja Purnama.
