JAKARTA, KOMPAS.com - Pascabentrok antara mahasiswa dan polisi yang terjadi di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, ternyata massa pengunjuk rasa kembali melakukan pengrusakan di sebuah pos polisi di kawasan Senen.
Pos polisi berikut mobil patroli lalu lintas habis menjadi korban amuk mahasiswa sebagai bentuk aksi balas dendam. Demikian disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Angesta Romano Yoyol, Selasa (27/3/2012) malam, di Mapolda Metro Jaya.
"Pospol lantas di Senen dan satu buah mobil dirusak peserta unjuk rasa karena efek dari bubaran bentrok massa di Gambir," ujar Yoyol.
Yoyol mengatakan ada sekitar 250 orang peserta unjuk rasa yang tiba-tiba menyerbu pos polisi. Akibatnya, kerusakan terjadi pada kaca-kaca pos dan juga mobil polisi lalu lintas yang ada di pos tersebut.
Saat pengrusakan terjadi, polisi lalu lintas yang sedang ada di pos langsung pergi menyelamatkan diri. "Mereka langsung pada lari-larian. Nggak ada korban yang jatuh dari polisi," papar Yoyol.
Ia menambahkan bahwa hingga kini, aparat kepolisian masih mencari pelaku pengrusakan pos polisi itu. Polisi menduga bahwa pelaku berasal dari kelompok yang sama dengan peserta unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Timur yang menamakan diri sebagai Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami).
Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan Konami akhirnya berujung bentrok dengan aparat kepolisian di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir , Jakarta Pusat pada Selasa sore pukul 17.00. Saat itu, massa yang bergerak menuju istana dihadang aparat kepolisian di tengah jalan. Kericuhan antara keduanya pun pecah.
Aksi lempar batu, bom motolov, dan gas air mata mewarnai kericuhan itu. Beberapa aparat kepolisian dan juga mahasiswa menjadi korban dalam peristiwa itu. Sebanyak 32 orang (sebelumnya diberitakan 35 orang) diamankan polisi dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya.
JAKARTA, KOMPAS.com- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi mengungkapkan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah melakukan segala cara untuk meredam gejolak penolakan penaikan harga BBM, terutama di kampus-kampus. Antara lain dengan mengajak puluhan pimpinan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dari berbagai universitas ke luar negeri.
Saya merasa ada skenario merusak unjuk rasa rakyat menjadi betul-betul menakutkan. Bukan tidak mungkin disusupkan pasukan perusak.
Namun, tampaknya upaya itu tidak berhasil. Itu sebabnya, sekarang dimunculkan skenario merusak unjuk rasa jadi menakutkan. Inilah yang mendorong pemerintah lalu membangun opini insinuasi negatif seolah para penentang kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat itu akan membuat huru-hara.
"Saya merasa ada skenario merusak unjuk rasa rakyat menjadi betul-betul menakutkan, bukan tidak mungkin akan disusupkan 'pasukan perusak' yang akan melakukan tindakan anarkis dari barisan massa aksi. Sehingga dengan demikian ada cukup alasan TNI-Polri bersenjata merangsek ke dan membubarkan paksa pengunjuk rasa," ujar Adhie di Jakarta, Senin (26/3/2012).
Pemerintah, menurut Adhie, juga ditengarai menebar rasa takut di kalangan etnis Tionghoa bahwa aksi menentang kebijakan penaikan harga BBM yang akan dimulai pada 27 Maret ini bakal berujung kerusuhan sebagaimana terjadi pada Mei 1998. Padahal, rencana penaikan harga BBM itu hanya pemicu saja dari gerakan massa. Sebab sejatinya rakyat dan mahasiswa sudah sangat muak pada rezim korup, yang oleh para pemuka agama dibilang "rezim pembohong".
"Aksi yang menakutkan inilah yang kemudian jadi alasan utama diturunkannya pasukan TNI bersenjata lengkap yang disiapkan sebagai alat pemukul para pengunjuk rasa. Padahal selama ini polisi tidak pernah bermasalah dalam menangani dan mengawal setiap unjuk rasa," ujar Adhie.
Oleh sebab itu, Adhie mengingatkan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, agar menyikapi para pengunjuk rasa secara proporsional. Sebab tugas dan tanggungjawab TNI-Polri adalah mengamankan NKRI, dan rakyat Indonesia.
"Boleh menjaga keselamatan Presiden dan keluarganya, tapi bukan menjaga keselamatan dan kelangsungan kekuasaannya yang korup dan tidak berpihak kepada rakyat," ujar mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Belajar dari masa lalu, menurut Adhie, harus ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi banyak korban jiwa dan pelanggaran HAM akibat melanggar undang-undang atau menyalahi prosedur yang biasa diberlakukan.
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana melaksanakan rekayasa lalu lintas, terkait adanya aksi unjuk rasa pada Selasa (27/3/2012) ini.
"Rekayasa arus lalu lintas ini akan kami laksanakan jika terjadi peningkatan kosentrasi massa dan peningkatan eskalasi," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Wahyono, Selasa dinihari, via blackberry messenger.
Rekasaya lalu lintas berupa pengalihan arus lalu lintas tersebut, sebagai berikut:
1. Istana Negara : a. Arah Harmoni (Jl. Hayam Wuruk) menuju Istana akan dialihkan melalui : 1) Jl. Suryo Pranoto - Cideng - Tanah Abang. 2) Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Veteran 1/Jl. Kathedral. b. Arah Thamrin menuju Istana akan dialihkan melalui : 1) Jl. KH. Wahid Hasyim/Jl. Kebon Sirih - Jl. Cideng Barat - Jl. Suryo Pranoto. 2) Jl. Kebon Sirih/Merdeka Selatan - Jl. M Ridwan Rais.
2. DPR/ MPR RI : a. Arah Semanggi : Semanggi - Jl. Gerbang Pemuda - Jl. Gelora - Jl. Palmerah Utara. b. Arah Sudirman : Jl. Asia Afrika/Jl. Pintu 1 Senayan - Jl. Asia Afrika - Jl. Gelora - Jl. Palmerah Utara. c. Arah Jl. S. Parman : Jl. Pejompongan - Jl. Penjernihan atau Jl. Gelora 1.
3. Bundaran Hotel Indonesia. a. Arah Jl. Jend Sudirman : Jl. Teluk Betung - Jl. Kebon Kacang atau Dukuh atas - Jl. Kendal b. Arah Jl, Jend Sudirman : Dukuh Atas - Tanah Abang/Jl. Galunggung.
