JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII yang membawahi bidang agama, kesejahteraan dan sosial, termasuk bencana, tetap bertolak ke Mekkah, Arab Saudi untuk melakukan pengawasan ibadah haji. Dua tim yang akan berangkat berjumlah total 67 orang, yang terdiri dari anggota komisi, staf dan keluarga anggota Dewan.
Tim pertama berangkat pada 4 November kemarin, dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII, Chairun Nisa. Tim kedua akan berangkat pada 9 November mendatang. Tak hanya Komisi VIII, para wakil rakyat juga tetap menjalankan agenda kunjungan kerja ke luar negeri meski sejumlah wilayah mengalami bencana dahsyat.
Penjavascript:void(0)gamat politik LIPI, Siti Zuhro (Wiwik) mengatakan, apa yang dipertontonkan para anggota Dewan adalah cermin bahwa mereka tak mampu memahami penderitaan rakyat yang diwakili. "Hati anggota DPR sudah tumpul. Harusnya mereka memprioritaskan masalah bencana di dalam negeri. Masalah pengawasan haji bisa dilimpahkan ke Kementerian Agama," kata Wiwik, di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (5/11/2010).
Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR seharusnya bisa melakukan fungsi pengawasan atas penanganan korban bencana. "Atau dibagi dua tugasnya, ada anggota Komisi VIII, sebagian ke haji, sebagian ke bencana. Tetapi, persentasinya lebih besar ke dalam negeri. Ini membuktikan bahwa harapan masyarakat mendapat wakil rakyat yang lebih baik, meleset," kata Wiwik.
Atas tidak sensitifnya para wakil rakyat, ia mengungkapkan, masyarakat bisa melakukan mosi tak percaya terhadap anggota Dewan.
http://nasional.kompas.com/read/2010/11/05/13030860/
Tim pertama berangkat pada 4 November kemarin, dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII, Chairun Nisa. Tim kedua akan berangkat pada 9 November mendatang. Tak hanya Komisi VIII, para wakil rakyat juga tetap menjalankan agenda kunjungan kerja ke luar negeri meski sejumlah wilayah mengalami bencana dahsyat.
Penjavascript:void(0)gamat politik LIPI, Siti Zuhro (Wiwik) mengatakan, apa yang dipertontonkan para anggota Dewan adalah cermin bahwa mereka tak mampu memahami penderitaan rakyat yang diwakili. "Hati anggota DPR sudah tumpul. Harusnya mereka memprioritaskan masalah bencana di dalam negeri. Masalah pengawasan haji bisa dilimpahkan ke Kementerian Agama," kata Wiwik, di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (5/11/2010).
Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR seharusnya bisa melakukan fungsi pengawasan atas penanganan korban bencana. "Atau dibagi dua tugasnya, ada anggota Komisi VIII, sebagian ke haji, sebagian ke bencana. Tetapi, persentasinya lebih besar ke dalam negeri. Ini membuktikan bahwa harapan masyarakat mendapat wakil rakyat yang lebih baik, meleset," kata Wiwik.
Atas tidak sensitifnya para wakil rakyat, ia mengungkapkan, masyarakat bisa melakukan mosi tak percaya terhadap anggota Dewan.
http://nasional.kompas.com/read/2010/11/05/13030860/
